JURNALISTIK.ID, Padang – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Dharma Andalas (UNIDHA) menggelar dialog publik bertajuk “Penegakan Hukum dan Kebijakan: Mengakhiri Tambang Ilegal di Sumatera Barat” pada Rabu (15/1/2025). Acara yang berlangsung di Kampus UNIDHA, Padang, ini mengundang perhatian berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis, hingga aparat penegak hukum.
Presiden Mahasiswa UNIDHA, Rifaldi, membuka diskusi dengan menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai motor perubahan.
“Ini bukan sekadar diskusi, ini langkah awal untuk bertindak nyata,” ujarnya bersemangat.
Wakil Rektor I UNIDHA, Dr. Tesri Maideliza, M.S., M.Sc., mendukung penuh acara ini. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis ilmu untuk mengatasi tambang ilegal yang merusak lingkungan dan masyarakat.
Diskusi yang dipandu oleh Fajar Al Azis ini menghadirkan lima narasumber dengan pandangan beragam.
Tommy Adam, S.Si. dari WALHI Sumbar, mengingatkan bahaya penggunaan merkuri dalam tambang ilegal yang mengancam kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
“Keuntungan cepat dari tambang ilegal hanyalah bom waktu bagi generasi mendatang,” tegasnya.
Sementara itu, Edral Pratama, S.T., M.Sc. dari Dinas ESDM Sumbar, menjelaskan dampak besar tambang ilegal terhadap kerusakan lingkungan dan kerugian negara.
“Tambang ilegal itu bukan hanya masalah hukum, tapi ancaman serius bagi masa depan sumber daya alam kita,” katanya.
Ahli hukum Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn., menyoroti tumpang tindihnya aturan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai hambatan utama dalam penegakan hukum.
“Koordinasi yang lemah ini justru membuka celah bagi tambang ilegal terus berkembang,” ungkapnya.
Drh. Erinaldi Yulizar, M.M., Wakil Ketua IKAL Sumbar, menekankan pentingnya kerja sama semua pihak.
“Tanpa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, solusi hanya akan jadi angan-angan,” ujarnya.
Sementara itu, AKP Hendra Yose, S.H., M.H. dari Polda Sumbar mengungkapkan tantangan dalam penindakan tambang ilegal, seperti sulitnya akses jalan dan kondisi ekonomi masyarakat. Pernyataannya memicu kritik dari peserta yang menilai akar masalah belum ditangani serius.
Dialog ini menghasilkan seruan bersama untuk menyelesaikan tambang ilegal secara tegas. Para peserta berharap diskusi ini dapat menjadi dasar kebijakan yang konkret demi menjaga lingkungan dan masa depan Sumatera Barat.
Acara ini menjadi bukti bahwa langkah kecil, seperti diskusi publik, bisa menjadi awal dari perubahan besar untuk bumi Minangkabau yang lebih baik.
